“K3 Tidak Boleh Diabaikan Pekerja Jasa Konstruksi”

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus menjadi prioritas bagi para pekerja konstruksi. Untuk itu, sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan K3 tidak boleh diabaikan.

Demikian rangkuman Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diselenggarakan di Hotel Tamansari Karanganyar, Senin (25/11). Bimbingan Teknis menghadirkan narasumber Ir Agus Sutoto (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) serta Mulyati SE MAcc (Inspektorat Kabupaten Karanganyar).

Agus Sutoto menjelaskan berbagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja di dunia konstruksi antara lain kelalaian pelaksana dan lemahnya pengawasan, penerapan K3 yang tidak dilaksanakan secara konsisten serta pelanggaran yang berkaitan peraturan K3.

“Penerapan K3 secara optimal akan melindungi para pekerja dan yang terlibat di dalamnya untuk menjamin proses konstruksi berjalan lancar. Termasuk juga melindungi aset-aset konstruksi,” urai Sutoto.

Sutoto juga menjelaskan telah banyak peraturan yang mengatur tentang kewajiban penyelenggaraan K3 di bidang konstruksi. Berdasarkan peraturan, terang dia, biaya penyelenggaran K3 dialokasikan dalam biaya umum yang mencakup penyiapan K3, alat pelindung diri (APD), asuransi, fasilitas sarana kesehatan, rambu-rambu, dan sebagainya.

Sementara itu Mulyati dari Inspektorat Kabupaten Karanganyar menjelaskan bahwa sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan konstruksi, K3 menjadi bagian yang harus ada. “Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menyampaikan dokumen identifikasi bahaya dan selanjutnya dokumen tersebut direview untuk memastikan setiap risiko bahaya telah sesuai dengan risiko pekerjaan,” kata Mulyati.

Mulyati juga menyatakan bahwa ke depan harus memiliki tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang K3, sehingga setiap tahapan dari pekerjaan konstruksi bisa dilakukan review mengenai penerapan K3.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, Edhy Sriyatno ST MT, dalam sambutannya menyatakan bahwa konsultan perencana maupun bagian perencanan teknis konstruksi harus menganggarkan K3 sekurang-kurangnya 1% dari nilai paket pekerjaan atau sesuai kebutuhan. “Secara bertahap kita harus merancang agar ada personel yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja,” kata Edhy.

Plt. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, Joko Iriyanto ST MM, menjelaskan bahwa bimbingan teknis diikuti oleh penyedia jasa konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pokja Pemilihan serta Tim Teknis Konstruksi. Melalui bimbingan teknis tersebut diharapkan peserta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai K3.