Tim Teknis DPUPR Kabupaten Karanganyar, Selasa (3/8), kembali melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021. Kali ini, rombongan tim mengunjungi lokasi pembangunan SPAM di bagian selatan Kabupaten Karanganyar, masing-masing Pembangunan SPAM Kwangsan, SPAM Jatisobo dan SPAM Wonokeling.
Monitoring Tim Teknis DPUPR ke lokasi Pembangunan SPAM Kwangsan
Dalam monitoring tersebut, tim teknis melihat langsung tahapan pembangunan SPAM sekaligus mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa. Tim menekankan agar pembangunan SPAM disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, begitu pula bahan/material yang digunakan agar benar-benar menggunakan material yang berkualitas. Kepada konsultan pengawas, Tim Teknis DPUPR mengingatkan agar pekerjaan benar-benar diawasi, sehingga benar-benar menghasilkan bangunan yang tepat mutu dan tepat waktu. Selain itu, juga diingatkan mengenai administrasi kegiatan yang harus dilengkapi sebelum serah terima pekerjaan.
Monitoring Tim Teknis DPUPR ke lokasi Pembangunan SPAM Jatisobo
Pada tahun ini, Kabupaten Karanganyar mendapatkan DAK dari pusat untuk 13 titik lokasi pengembangan SPAM senilai kurang lebih Rp 5,4 miliar. Pengembangan DAK bidang air minum ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui penambahan cakupan pelayanan air minum yang layak. Mohon doanya agar pembangunan ini dapat selesai tepat waktu dan masyarakat segera dapat merasakan manfaatnya.
Monitoring Tim Teknis DPUPR ke lokasi Pembangunan SPAM Wonokeling
Petugas UPT Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Kecamatan Tasikmadu melakukan kegiatan normalisasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Lencong di Desa Kalijirak. Kegiatan normalisasi dilakukan pada jalan inspeksi yang sekaligus berfungsi sebagai tubuh bendung pada daerah irigasi tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperindah kawasan di sekitar pintu air agar tidak terkesan kumuh, sekaligus untuk memperjelas jalan inspeksi agar mudah dilakukan pemantauan pintu air.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan layanan berbasis web Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) secara daring.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, dengan diluncurkannya layanan SIMBG diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kemudahan berusaha, iklim investasi, serta pada akhirnya mampu menjadi salah satu pondasi menuju Indonesia tumbuh dan tangguh.
“Layanan yang dihasilkan diharapkan dapat mengusung semangat UU Cipta Kerja yang selanjutnya di rinci oleh Peraturan Pemerintah (PP) 16/2021, dalam hal kemudahan perizinan, kejelasan prosedur layanan dan mempersingkat birokrasi,” kata Diana dalam acara peluncuran SIMBG secara daring, Jumat (30/7/2021).
Dengan telah diluncurkannya layanan SIMBG, maka Pemerintah Daerah /Kabupaten/Kota diharuskan menggunakan SIMBG dalam pelayanan Perizinan Bangunan Gedung untuk mendukung upaya kemudahan, transparansi, dan peningkatan layanan publik menjadi lebih baik. “Setiap masyarakat dapat mengajukan PBG dan SLF secara online, dengan prosedur yang pasti, ketentuan dokumen dan waktu yang standar di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ujar Diana.
Dengan implementasi SIMBG, Diana menyatakan akan membantu Pemerintah Daerah meningkatkan akuntabilitas pelayanan, karena seluruh prosesnya berdasarkan ketentuan PP 16/2021. “Memberikan kejelasan prosedur layanan yang standar dari sabang hingga Merauke, dengan satu standar teknis di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Diana menambahkan, layanan SIMBG juga mendukung transparansi biaya perizinan, melalui fitur hitung mandiri retribusi PBG. “Saya minta Pemerintah Daerah menyesuaikan peraturan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung bukan IMB lagi,” pesannya.
Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Boby Ali Azhari mengatakan, peluncuran SIMBG ini merupakan pengembangan versi terbaru, sekaligus menandakan berakhirnya layanan SIMBG versi lama secara bertahap. Kementerian PUPR telah mengembangkan SIMBG sejak tahun 2017, dimana pada tahun 2018 mulai terintegrasi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi Achmad Idrus mengatakan, PBG merupakan salah satu syarat pengajuan perizinan usaha. “Hari ini bagian dari implementasi UU Cipta Kerja yakni penyelenggaraan sistem melalui aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat perijinan usaha. Saya menyambut baik dan ucapkan terima kasih atas peluncuran SIMBG. Nanti akan terintegrasi dengan OSS, jika belum punya PBG pemohon izin usaha akan dialihkan ke SIMBG,” ujarnya.
Layanan SIMBG dapat diakses melalui http://simbg.pu.go.id dengan layanan yang mencakup Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG, SLF, SBKBG), Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, Basis Data Tim Profesi Ahli (TPA), dan Lisensi Arsitek.[Sumber : pu.go.id]
Tim Teknis DPUPR Kabupaten Karanganyar melakukan monitoring ke lokasi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021. Lokasi yang dikunjungi antara lain ke Bulurejo dan Krendowahono (Gondangrejo), Waru, Pulosari, Alastuwo (Kebakkramat) dan Jetis (Jaten). Pada tahun ini, Kabupaten Karanganyar mendapatkan DAK dari pusat untuk 13 titik lokasi pengembangan SPAM senilai kurang lebih Rp 5,4 miliar. Pengembangan DAK bidang air minum ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui penambahan cakupan pelayanan air minum yang layak.
