Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar mengadakan konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Garis Sempadan, Rabu (16/12). Konsultasi publik diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti perwakilan OPD, tokoh masyarakat, perwakilan PKL, perwakilan pemerintah desa/kelurahan, perkumpulan petani pengguna air, pengguna utilitas jalan, dan sebagainya.
Hadir sebagai narasumber dalam konsultasi publik tersebut Ir Ary Setyawan MSc(Eng) PhD dari Magister Teknik Sipil UNS dengan materi Optimalisasi Fungsi Ruang Manfaat Jalan dalam Mendukung Kinerja Jalan, Yophy Eko Jati Wibowo SSos MM (Kepala Satpol PP Karanganyar) dengan tema Hambatan dan Strategi Penegakan Perda, Margono ST MM (Kabid Bina Marga DPUPR) dengan tema Urgensi Pengaturan Garis Sempadan Jalan, serta Widodo ST MEng (Kabid Sumber Daya Air DPUPR) dengan tema Urgensi Pengaturan Garis Sempadan Sungai/Saluran.
Dalam uraiannya, Ary Setyawan menyatakan gangguan fungsi jalan dapat mempengaruhi kelancaran dan keamanan berlalu lintas. “Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 19/PRT/M/2011, tidak diperkenankan adanya obyek fisik berbahaya yang dapat menghalangi jarak pandang ataupun mempengaruhi lajur lalu lintas,” kata Ary.
Berbagai masukan disampaikan dalam konsultasi publik tersebut, di antaranya mengenai daftar inventarisasi masalah (DIM), mekanisme koordinasi antarinstansi, serta berbagai keluhan mengenai kondisi faktual permasalahan sempadan jalan, sungai, bangunan maupun jaringan irigasi.
Mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19, konsultasi publik dilakukan dengan jumlah peserta terbatas, Namun demikian, masyarakat dapat menyampaikan masukan, gagasan maupun saran mengenai konsep Raperda Garis Sempadan ini secara tertulis dan dikirimkan via email ke dpupr@karanganyarkab.go.id atau ke binamarga_karanganyar@yahoo.com.
Materi draf Raperda dan form masukan dapat diunduh di bit.ly/GarisSempadanKaranganyar.
Facebook : Dpupr_Karanganyar
Instagram : dpupr_karanganyar
Kabupaten Karanganyar
Dpupr Karanganyar