Author: dpupr

Workshop Jasa Konstruksi Daerah Kerja Sama Bidang Cipta Karya DPUPR Karanganyar dengan Grup Riset GeoScience Program Studi Teknik Sipil UNS bertema Penerapan Standar SNI Geoteknik 8460:2017 untuk Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Proyek Infrastruktur

Workshop Jasa Konstruksi Daerah, Rabu (8/5), kembali dihelat atas kerja sama Bidang Cipta Karya DPUPR Karanganyar dengan Grup Riset GeoScience Program Studi Teknik Sipil UNS. Workshop bertema Penerapan Standar SNI Geoteknik 8460:2017 untuk Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Proyek Infrastruktur berlangsung di Aula DPUPR.

Workshop menghadirkan narasumber Prof Dr Ir Niken Silmi Surjandari MT (Guru Besar Ilmu Teknik UNS) dan Farid Achmadi ST MT (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPR).

Dalam sambutannya, perwakilan Prodi Teknik Sipil, Prof Yusep Muslich Purwana PhD, menjelaskan workshop merupakan wujud Tri Darma Perguruan Tinggi, di mana hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari para dosen harus disosialisasikan kepada masyarakat.

 

 

Kunjungan Studi Tiru Disperakim Kota Magelang ke DPUPR Kab. Karanganyar

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kota Magelang, Jumat (17/5/2024), melakukan studi tiru ke DPUPR Kabupaten Karanganyar. Rombongan diterima oleh Sekretaris DPUPR, Margono ST MM, bersama pejabat terkait. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan perumahan terkait mekanisme dan tahapan penyerahan Prasarana Sarana Umum (PSU) sampai dengan pencatatan di aset daerah.

Bintek Percepatan Penerimaan Bantuan RTLH di Kabupaten Karanganyar

Perwakilan dari 81 desa dan 7 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Kamis (16/5/2024), mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) Percepatan Penerimaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024. Bintek yang diselenggarakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu berlangsung di Aula DPUPR. Bimtek dipimpin oleh Sekretaris DPUPR, Margono ST MM, dan juga dihadiri dari unsur Dispermades dan Baperlitbang.

Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Karanganyar mendapatkan Dana Bantuan dari Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk perbaikan RTLH. Bantuan tersebut masing-masing senilai Rp 20 juta untuk masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan berupa material dan upah tenaga dan diterimakan melalui Sistem Keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes).