Tak Berkategori

DPUPR Sukoharjo ke DPUPR Karanganyar studi tentang Persetujuan Bangunan Gedung

Bidang Cipta Karya DPUPR Karanganyar, Senin (30/5), menerima kunjungan dari Bidang Cipta Karya DPUPR Sukoharjo. Kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka studi banding mengenai pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Sukoharjo, Hanan Oktavianto ST MT, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai pelayanan PBG di Kabupaten Karanganyar. Menurut Hanan, intensitas penerbitan PBG di Karanganyar dirasa cukup tinggi. “Kami ingin belajar dari Karanganyar, barangkali memiliki solusi dari beberapa permasalahan yang kami hadapi,” kata dia.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Karanganyar, Asihno Purwadi ST, menjelaskan bahwa penerbitan PBG di Kabupaten Karanganyar terus berproses agar bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Asihno, dengan regulasi yang baru sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, harus ada penyesuaian-penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu yang tidak pendek. “Masyarakat belum terbiasa, demikian pula dengan petugas juga masih banyak belajar mengenai aturan baru ini,” ujar Asihno.

Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Farid Achmadi ST MT, dalam paparannya menjelaskan bahwa penerbitan PBG di Karanganyar berjalan dinamis mengikuti perkembangan regulasi yang ada. “Sejak terbit PP Nomor 16 Tahun 2021, kami terus mengikuti dinamika, mulai dari masa transisi hingga saat ini terus berusaha untuk memberikan layanan PBG secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Farid menjelaskan bahwa untuk membantu masyarakat, pihaknya membuka layanan online melalui Whatsapp di Nomor 081391498880. “Layanan PBG sekarang harus melalui SIMBG. Sebagai sistem yang baru, tentu masih banyak yang awam. Untuk itu, masyarakat yang ingin bertanya kaitan permasalahan PBG silakan menghubungi di nomor tersebut.”

Lebih lanjut Farid memaparkan bahwa intensitas penerbitan PBG, berdasarkan pantauan SIMBG tertinggi di Kecamatan Gondangrejo, disusul Colomadu dan Tasikmadu.

UPT Colomadu perbaiki jalan Baturan-Sumber

Guna memberikan kenyamanan berkendara, petugas UPT Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Kecamatan Colomadu telah melaksanakan pemeliharaan rutin jalan kabupaten di ruas Baturan-Sumber. Jalan yang berlubang ditutup menggunakan konstruksi lapis permukaan penetrasi macadam (Lapen) sesuai dengan tingkat kedalaman lubang jalan.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Irigasi Colomadu, Purwanta ST, menjelaskan ruas jalan Baturan-Sumber merupakan ruas jalan perbatasan antara Kabupaten Karanganyar dan Kota Solo, sehingga sering menjadi akses warga di dua kabupaten. “Untuk itu, ruas jalan itu harus dijaga kemantapannya agar pengguna jalan nyaman berkendara,” kata dia.

Dialog IMB Hilang PBG Datang di RRI Surakarta

Dialog IMB Hilang PBG Datang di Studio RRI Surakarta, Rabu (23/3), menghadirkan narasumber Farid Achmadi ST MT (DPUPR Karanganyar) dan Dr Yosafat Winarto ST MT (FT Arsitektur UNS)

RRI  Surakarta, Rabu (23/3), menyelenggarakan Dialog Interaktif bertema “IMB Hilang PBG Datang”. Dialog tersebut menghadirkan narasumber, Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPR Karanganyar, Farid Achmadi ST, MT serta Dosen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Dr Yosafat Winarto, ST, MT yang juga anggota Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung untuk Kabupaten Boyolali, Karanganyar dan Klaten.

Dalam dialog yang dipandu oleh penyiar Arifin Muhammad itu, Farid menjelaskan bahwa dibandingkan dengan IMB, PBG memiliki perbedaan, di mana persyaratan teknis diubah menjadi standar teknis yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyaman dan kemudahan bagi masyarakat. “Selain itu, pengajuan PBG harus melalui SIMBG sehingga akan menjamin keseragaman, pelayanan dan standarisasi penerapan teknis di seluruh Indonesia, terang dia.

Farid mengatakan untuk dapat mengajukan PBG ini, pemohon harus menyiapkan persyaratan dokumen rencana teknis yang telah ditetapkan, sesuai dengan jenis dan fungsi bangunan gedung yang diajukan, apakah untuk fungsi hunian, usaha, sosial budaya, keagamaan, dan sebagainya.

Di sisi lain, kata Farid, berdasarkan evaluasi saat ini, pelaksanaan PBG memang mengalami beberapa kendala, antara lain masyarakat belum familiar atau terbiasa dengan PBG melalui SIMBG, terutama persyaratan dokumen teknis yang harus disiapkan sebelum upload data ke SIMBG. “Selain itu, SIMBG adalah aplikasi yang sepenuhnya disiapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga apabila terjadi gangguan di sistem, maka daerah tidak bisa melakukan tindakan perbaikan apa pun dan pemerintah daerah hanya bisa menunggu,” terang dia.

Dosen Jurusan Arsitektur FT UNS, Dr Yosafat Winarto, memaparkan tugas dan peran Tim Profesi Ahli (TPA) di dalam penyelenggaraan bangunan Gedung. TPA, lanjut Yosafat, sesuai dengan bidang keahliannya akan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah di dalam menerbitkan PBG. “TPA ini bisa dari unsur arsitek, ahli struktur bangunan, ahli mekanikal elaktrikal, ahli sanitasi drainase, dan lain-lain,” kata Yosafat.

Yosafat menambahkan bahwa di dalam PBG ini, Pemerintah Daerah hadir sebagai mitra atau konsultatif bagi Pemohon PBG. “Kami sifatnya memberikan nasihat atau pertimbangan, sehingga bangunan yang diajukan benar-benar memenuhi standar teknis,” ujarnya.

Suasana dialog di RRI Surakarta dengan tema IMB HIlang PBG Datang, Rabu (23/3).