Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang

Aris Martopo, SP, MT

NIP. 19700429 199603 1 003

Kasi Perencanaan Tata Ruang

Prastowo, SE

NIP. 19661227 199603 1 002

Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Irsyad Baiquni, ST, MT
NIP. 19750123 200604 1 006

Kasi Pertanahan

Brian Adi Setiyawan, ST

NIP. 19840824 201001 1 013

DASAR :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
  2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

TUGAS :

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pertanahan.

FUNGSI :

Kepala Bidang Tata Ruang, mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
  2. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
  3. pelaksanaan penyebarluasan informasi rencana tata ruang, yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
  4. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
  5. pelaporan pelaksanaan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan;
  6. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, tata ruang dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan; dan
  7. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

  1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
  3. Seksi Pertanahan.

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang melaksanakan tugas:

  1. menyiapkan bahan penyusunan teknis perencanaan tata ruang;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi teknis rencana tata ruang;
  3. menyusun Peraturan Daerah dan peraturan Bupati tentang rencana tata ruang ;
  4. menyusun bahan perencanaan penggunaan tan ah yang hamparannya dalam Daerah;
  5. melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah;
  6. melaksanakan inventarisasi permasalahan perencanaan tata ruang;
  7. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang perencanaan tata ruang; dan
  8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata ruang.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melaksanakan tugas:

  1. menyiapkan bahan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
  2. melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
  3. menyiapkan bahan pertimbangan izin lokasi dalam Daerah;
  4. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
  5. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
  6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Kepala Seksi Pertanahan melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanahan;
  2. melaksanakan proses perizinan dan penyediaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
  3. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
  4. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat di Daerah;
  5. menyiapkan bahan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
  6. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
  7. menyiapkan bahan pertimbangan penerbitan izin membuka tanah;
  8. menghimpun, mengolah dan meneliti bahan dalam pengurusan/pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah;
  9. melaksanakan proses pemberian ganti rugi dan/atau santunan tanah untuk pembangunan;
  10. melaksanakan koordinasi penanganan dan penyelesaian permasalahan konflik pertanahan; dan
  11. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pertanahan.