GALERI KEGIATAN

Bintek Percepatan Penerimaan Bantuan RTLH di Kabupaten Karanganyar

Posted on by dpupr

Perwakilan dari 81 desa dan 7 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Kamis (16/5/2024), mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) Percepatan Penerimaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2024. Bintek yang diselenggarakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu berlangsung di Aula DPUPR. Bimtek dipimpin oleh Sekretaris DPUPR, Margono ST MM, dan juga dihadiri dari unsur Dispermades dan Baperlitbang.

Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Karanganyar mendapatkan Dana Bantuan dari Provinsi Jawa Tengah Program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa untuk perbaikan RTLH. Bantuan tersebut masing-masing senilai Rp 20 juta untuk masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan berupa material dan upah tenaga dan diterimakan melalui Sistem Keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes).

Penyelidikan Tanah diperlukan untuk Pengajuan PBG/SLF

Posted on by dpupr

Bidang Cipta Karya DPUPR Karanganyar bekerja sama dengan Grup Riset GeoScience Program Studi Teknik Sipil UNS, Rabu (8/5), menggelar Workshop bertema Penerapan Standar SNI Geoteknik 8460:2017 untuk Meningkatkan Kualitas dan Keamanan Proyek Infrastruktur. Workshop yang digelar di Aula DPUPR Kabupaten Karanganyar tersebut diikuti seratusan peserta yang berasal dari praktisi jasa konstruksi, antara  lain Penyedia Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konsultan Perencana, Penyedia Jasa Konsultan Pengawas, Pengkaji Teknis, dan Tim Teknis DPUPR dari lima bidang.

Workshop menghadirkan narasumber Prof Dr Ir Niken Silmi Surjandari MT (Guru Besar Ilmu Teknik UNS) dan Farid Achmadi ST MT (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPR) dengan moderator Fajar Amien ST MSi (Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda).

Prof Dr Ir Niken Silmi dalam paparannya menjelaskan bahwa keamanan dan kualitas proyek merupakan hal yang tidak bisa ditawar, terutama dalam bidang geoteknik. Jika dalam sebuah infrastruktur terjadi kegagalan dalam hal geoteknik, maka bisa dipastikan infrastruktur tersebut akan gagal dalam keselurahan bangunannya. “Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap standar teknis yang berlaku sangatlah penting,” jelas dia.

Sementara Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPUPR Karanganyar, Farid Achmadi ST MT, mengatakan bahwa hasil penyelidikan tanah dibutuhkan untuk persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) suatu Bangunan Gedung. Menurut Farid, untuk bangunan dengan kompleksitas non-sederhana, dokumen hasil penyelidikan tanah akan memastikan bahwa perencanaan sub-structure suatu bangunan Gedung telah didesain sesuai dengan aspek geoteknis, meliputi kedalaman fondasi, tipe fondasi, dimensi dan aspek teknis terkait bangunan bawah. Farid juga menjelaskan bahwa di dalam pengajuan PBG maupun SLF, Tim Profesi Ahli (TPA) maupun Tim Penilai Teknis (TPT) akan melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen perencanaan dari semua aspek, meliputi arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP). “Hal ini untuk menjamin keandalan suatu bangunan yang didirikan, meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,” ujar Farid yang juga anggota TPT Kabupaten Karanganyar itu.

Lebih lanjut Farid Achmadi menyatakan bahwa pengajuan PBG atau SLF melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). “Untuk informasi hasil Penyelidikan Tanah ini menjadi satu rumpun dengan data tanah yang dikuasai Pemohon/Pemilik,” kata dia.

Dalam sambutannya, perwakilan Prodi Teknik Sipil, Prof Yusep Muslich Purwana PhD, menjelaskan workshop merupakan wujud Tri Darma Perguruan Tinggi, di mana hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari para dosen harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Karanganyar, Ari Wibowo ST MM, berharap kerjasama antara Perguruan Tinggi dan DPUPR terus berlanjut dan terus bersinergi di masa mendatang. Menurut Ari, banyak hasil penelitian dari para akademisi yang perlu diimplementasikan di lapangan.

Kegiatan workshop tersebut juga diikuti oleh para mahasiswa UNS secara daring. Pada kegiatan tersebut juga diadakan pre-test dan post-test. Acara ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari FT UNS kepada para narasumber dan moderator.

Cipta Karya DPUPR Karanganyar kerja sama FT UNS Gelar Workshop Perencanaan Drainase Perkotaan

Posted on by dpupr

Tim Riset Mitigasi Banjir dan Kekeringan Fakultas Teknik UNS, Selasa (7/5), mengadakan Workshop Jasa Konstruksi Daerah dengan tema Penerapan Standar SNI 02-2406:1991 dan SNI 03-3424:1994 dalam Perencanaan Drainase Perkotaan Wilayah Karanganyar. Workshop yang berlangsung di Aula DPUPR Kkaranganyar itu diikuti oleh Tim Teknis DPUPR, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa Konstruksi, serta stakeholders terkait, seperti dari BPBD dan UPT DPUPR.

Perwakilan Tim Riset, Ir Budi Utomo MT, dalam sambutannya mengatakan workshop bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perancangan sistem drainase yang optimal dan pembuatan sistem drainase berkelanjutan. Menurut Budi Utomo, pembangunan drainase yang sesuai dengan aturan akan menjadi solusi dalam permasalahan genangan dan banjir di wilayah perkotaan Kabupaten Karanganyar.

Narasumber dalam workshop tersebut, Oktavia Kurnianingsih ST MT, menyampaikan materi Penerapan Standar SNI 02-2406:1991 dan SNI 03-3424:1991 Untuk Mitigasi Banjir pada Perencanaan Drainase Perkotaan. Oktavia menjelaskan mengenai drainase perkotaan beserta permasalahan dan tahapan dalam perencanaan drainase. Permasalahan banjir di perkotaan disebabkan oleh meningkatnya perkembangan jumlah penduduk, kurangnya pemanfaatan lahan perkotaan, terjadinya sedimentasi, dan saluran drainase yang menjadi satu dengan saluran irigasi.

“Dalam menangani permasalahan tersebut maka dilakukan perencanaan sistem drainase dengan tahapan menganalisis hujan dan pembuatan master plan drainase,perhitungan debit banjir. Kemudian pemilihan alternatif sistem drainase penyusunan kriteria perencanaan, sistem drainase perkotaan yang berkesinambungan, pembuatan rencana induk, studi kelayakan, dan rencana detail sehingga tercipta sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan,” jelas Oktavia yang juga dosen FT UNS Jurusan Teknik Sipil itu.

Narasumber dari Bidang Cipta Karya DPUPR, Ari Wibowo ST MM, menyampaikan materi mengenai Konsep dan Perencanaan Drainase Perkotaan Wilayah Karanganyar. Menurut Ari Wibowo, dalam penyelenggaraan drainase di wilayah perkotaan, DPUPR menerapkan 5 (lima) prinsip pokok, yaitu kemiringan aliran memanfaatkan kondisi topografi wilayah rencana, dimensi penampang saluran harus optimal di dalam menampung debit maksimum, saluran drainase diusahakan sependek mungkin jaraknya terhadap outfall (sungai atau saluran sekunder penerima lainnya), operasional dan pemeliharaan saluran diusahakan dapat dilakukan semudah mungkin dan saluran masuk (inlet) ke saluran drainase harus berfungsi dengan baik.

“Kabupaten Karanganyar merupakan kawasan yang rawan akan terjadinya risiko banjir perkotaan karena peningkatan debit yang sulit diprediksi ketika terjadi musim penghujan.  Kesadaran masyarakat yang masih rendah,terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi saluran drainase dan saluran drainase yang menjadi satu dengan saluran irigasi,” kata Ari.

Workhsop tersebut terselenggara atas kerja sama antara Tim Riset Mitigasi Banjir dan Kekeringan Fakultas Teknik UNS yang diketuai Dr Ir Rintis Hadiani MT dengan Bidang Cipta Karya DPUPR Karanganyar. Kepala DPUPR Karanganyar, Asihno Purwadi ST, berharap sinergi antara dunia Pendidikan (kampus) dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berlanjut di masa mendatang.

Selain penyampaian materi, workshop juga diisi dengan kegiatan diskusi serta pretest dan post test.